Apa itu Surat Setoran Pajak – SSP?

Surat setoran pajak atau yang biasa digunakan oleh kalangan wajib pajak disingkat dengan kata SSP. Surat setoran pajak atau SSP ini merupakan bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulis atau telah dilakukam dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayarn yang ditunjuk oleh menteri keuangan negara yang berwenang untuk melakukan pemungutan pajak.

Sebenarnya ada 3 petugas yang memang memiliki wewenang untuk melakukan penarikan pajak diantaranya yaitu :

1. Bendahara Pemeritah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Petugas pemungutan pajak pertambahan nilai badan yang ada di daerah seperti pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, instansi atau lembaga sampai dengan lembaga lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang digunakan selama proses kinerjanya, semua diatur pajaknya menurut bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA. Inilah pembagian wewenang pemungutan pajak yang sudah diatur seluruh dalam pasal 22 KUHP negara Indonesia.

2. Bendahara Pengeluaran
Disamping petugas urusan pemungutan pajak yang ada di daerah – daerah menurut batasaan wilayah administratif diatas, juga ada seorang petugas yang langsung melakukan pemungutan pajak menurut mekanisme persediaan uang didalam perusahaan. Petugas yang berwenang melakukan hal ini dinamakan dengan bendahara pengeluaran.

3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / pejabat yang didelegasikan
Pemungutan pajak yang ketiga biasa dilakukan oleh petugas kuasa pengguna anggaran atau seseorang pejabat yang didelegasikan. Petugas yang ketiga ini memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh pihak ketiga dengan metode pembayaran langsung (LS).

Tiga petugas penarik pajak yang ditunjuk tersebut selanjutnya melakukan wewenangnya dalam mengumpulkan biaya pajak yang berasal dari rekanan. Namun, petugas penarik pajak yang berwenang tidak bisa melakukan penarikan pajak secara langsung, melainkan rekanan harus datang ke tempat penyetoran atau penarikan pajak yang ada. Beberapa tempat yang dijadikan lokasi untuk pembayaran pajak negara ini yakni :

a. Kantor Pos
Berbagai kantor pos yang ada di masing – masing daerah sudah bisa untuk dijadikan sebagai tempat pembayaran biaya wajib pajak. Selain karena lokasi kantor pos yang ada di masing – masing kecamatan, kantor pos ini tepat dijadikan sebagai tempat pembayaran pajak karenan memang merupakan badan hukum yang dimiliki oleh negara.

b. Bank Badan Hukum Milik Negara
Bank Badan Hukum diartikan sebagai lokasi yang bisa digunakan sebagai tempat pembayaran pajak negara. Badan hukum negara yang berwenang ini langsung ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola biaya pajak negara yang sudah dibayarkan.

c. Bank Badan Hukum Daerah
Bank badan hukum tidak hanya di pusat saja, akan tetapi sekarang sudah bank badan hukum daerah yang memudahkan kalangan rekanan dalam melakukan pembayaran pajak negara yang ada.

d. Tempat Pembayaran Lainnya
Tempat pembayaran atau penyetoran yang keempat ini termasuk dalam alternatif tempat yang digunakan sebagai lokasi penarikan pajak. Tempat pembayaran pajak yang keempat ini biasanya langsng ditunjuk oleh menteri keuangan sebagai tempat penarikan pajak negara.

Setelah mengunjungi tempat penyetoran pajak, selanjutnya rekanan dianjurkan melakukan pengisian formulir pembayaran yang ada. Formulir SSP atau surat setoran pajak ini terdiri atas 4 lembar diantaranya yaitu :

– Lembaran 1 : untuk formulir arsip pajak
– Lembaran 2 : untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara atau yang disingkat dengan (KPPN)
– Lembaran 3 : untuk dilaporkan oleh rekanan pada kantor pelayanan pajak
– Lembaran 4 : untuk arsip kantor penerima pembayaran pajak yang ada
Sekian ulasan surat setoran pajak (SSP), semoga bermanfaat.

Free Ebook

Dapatkan Lima Buku Dahsyat tentang Karir, Strategi Bisnis, Motivasi dan Financial Freedom secara GRATIS!