Aspek Kunci dalam Pajak Pertambahan Nilai

PPN atau pajak pertambahan nilai sangat erat hubungannya dengan pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pemerintah. Keduanya merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahan atau badan hukum yang melakukan pembelian atas sarana dan prasarana yang digunakan selama proses kinerjanya. Besarnya pajak yang dikenakan oleh perusahaan disesuaikan atas nominal harga barang yang dibeli itu sendiri.

Namun, untuk patokan prosentase potongannya sudah diatur secara jelas dalam pasal 22 KUHP pajak negara.

Inilah kemudahan yang diberikan oleh negara untuk bisa memberikan fasilitas umum bagi semua masyarakatnya. Uang pajak yang dibayarkan lewat bendaharawan ini diupayakan sebagai pendapatan negara (APBN) sehingga uang tersebut dapat dimaksimalkan sebagai biaya pembangunan serta pengembangan bangunan negara.

Pemungutan PPN atau pajak pertambahan nilai ini sendiri biasanya langsung dimasukkan pada harga satuan barang yang diperjual belikan pada beberapa instansi pemerintah atau lembaga – lembaga yang melakukan kegiatan produksi maupun kinerja dengan menggunakan barang (sarana dan prasarana) negara.

Namun, untuk harga beli barang yang belum ditambahkan dengan PPN atau pajak pertambahan nilai biasanya langsung ditarik uangnya sebesar 10%. Hal ini diartikan bahwa harga beli barang yang belum dipatok dengan besaran nominal PPN tersebut kemudian dikalikan dengan 10% dan ditambahkan dengan harga jual bersih barang tersebut.

Besaran biaya total itulah yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Lalu, siapakah yang wajib melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai tersebut?

Jawabnya ada pada petugas PPH. Baik PPH maupun PPN ditarik oleh petugas yang sama karena hal ini berkenaan dengan pengelolaan biaya pajak negara.
Informasi seputar biaya PPN ini dapat anda temukan berikut ini yaitu :

Apa itu PPN (Pajak Pertambahan Nilai)?
PPN atau pajak pertambahan nilai memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda dengan PPH. PPN diartikan sebagai upaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan barang yang dibeli oleh beberapa instansi wajib pajak pada negara. Seseorang yang dikenakan wajib pajak ini dikenal dengan rekanan dalam sistem perpajakan negara. Besaran nominal yang ditarik oleh negara ini yaitu sebesar 10% dari biaya harga barang yang belum ditambahi dengan PPN.

Petugas Penarik PPN
Pemungutan pajak pertambahan nilai yang dibayarkan oleh beberapa instansi wajib pajak dilakukan oleh beberapa petugas yang berwenang. Kalangan petugas yang memiliki kewajiban dan wewenang untuk melakukan pemungutan biaya pajak pertambahan nilai perusahaan ini sudah diatur langsung dalam pasal 22 KUHP negara.

Berikut ini adalah beberapa petugas tersebut yaitu :

1. Bendahara Pemeritah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Petugas pemungutan pajak pertambahan nilai yang ada di daerah seperti pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, instansi atau lembaga sampai dengan lembaga lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang digunakan selama proses kinerjanya, semua diatur pajaknya menurut bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA. Inilah pembagian wewenang pemungutan pajak yang sudah diatur seluruh dalam pasal 22 KUHP negara Indonesia.

2. Bendahara Pengeluaran
Disamping petugas urusan pemungutan pajak yang ada di daerah – daerah menurut batasaan wilayah administratif diatas, juga ada seorang petugas yang langsung melakukan pemungutan pajak menurut mekanisme persediaan uang didalam perusahaan. Petugas yang berwenang melakukan hal ini dinamakan dengan bendahara pengeluaran.

3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / pejabat yang didelegasikan
Pemungutan pajak yang ketiga biasa dilakukan oleh petugas kuasa pengguna anggaran atau seseorang pejabat yang didelegasikan. Petugas yang ketiga ini memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) yang seharusnya dibayarkan oleh pihak ketiga dengan metode pembayaran langsung (LS).

Free Ebook

Dapatkan Lima Buku Dahsyat tentang Karir, Strategi Bisnis, Motivasi dan Financial Freedom secara GRATIS!