Bagaimana Cara Menghitung PPH 21?

Perhitungan pajak penghasilan (PPH) 21 yang dikenakan pada beberapa instansi pembeli barang berupa sarana dan prasarana dari negara dilakukan berdasarkan pedoman pemungutan pajak yang sudah diatur dalam undang – undang KUHP pasal 22.

Pasal 22 pada undang – undang yang bersangkutan tersebut tidak hanya dilakukan atas dasar pengelolaan biaya pendapatan negara melainkan juga dilakukan agar keuangan negara bisa dijalankan optimal untuk pembangunan serta pengembangan fasilitas umum yang ada di perusahaan. Penarikan serta penentuan pajak yang harus dibayarkan pada negara ini dilakukan oleh petugas resmi yang ditugaskan oleh negara.

Berikut ini adalah seseorang yang memiliki wewenang dari negara untuk melakukan pemungutan pajak penghasilan diantaranya yaitu :

1. Bendahara Pemeritah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Petugas pemungutan pajak pertambahan nilai badan yang ada di daerah seperti pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, instansi atau lembaga sampai dengan lembaga lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang digunakan selama proses kinerjanya, semua diatur pajaknya menurut bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA. Inilah pembagian wewenang pemungutan pajak yang sudah diatur seluruh dalam pasal 22 KUHP negara Indonesia.

2. Bendahara Pengeluaran
Disamping petugas urusan pemungutan pajak yang ada di daerah – daerah menurut batasaan wilayah administratif diatas, juga ada seorang petugas yang langsung melakukan pemungutan pajak menurut mekanisme persediaan uang didalam perusahaan. Petugas yang berwenang melakukan hal ini dinamakan dengan bendahara pengeluaran.

3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / pejabat yang didelegasikan
Pemungutan pajak yang ketiga biasa dilakukan oleh petugas kuasa pengguna anggaran atau seseorang pejabat yang didelegasikan. Petugas yang ketiga ini memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh pihak ketiga dengan metode pembayaran langsung (LS).

Ketiga bagian petugas pemungut pajak tersebut selanjutnya melakukan tugasnya sesuai dengan perannya masing – masing.

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan pajak ini diterapkan melalui langkah – langkah sebagai berikut :

Pembayaran pajak penghasilan (PPH) harus dilakukan melalui bendaharawan. Sebelumnya seseorang yang dikenakan wajib pajak atau rekanan melakukan pengisian SSP terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran.

Jika rekanan tidak memiliki nomer wajib pajak (NPWP) maka rekanan diharuskan untuk melakukan SSP dengan angka 0, kecuali untuk 3 digit kolom yang menggunakan kode KPP. Setelah semuanya sudah diselesaikan oleh rekanan, maka seorang rekanan diharuskan untuk melakukan pembayaran biaya pajak pada Bank Persepsi atau kantor pos dengan tanda tangan seorang bendahara.

Mekanisme pembayaran PPH ini tidak terlalu rumit karena saat seseorang ingin melakukan pembayaran NPWP yang harus dibayarkannya, biasanya sudah ada petugas khusus yang bisa membantu saat proses pembayaran. Inilah kemudahan yang ditawarkan oleh negara pada kalangan orang yang menunjang biaya pendapatan negara.

Lalu, siapa saja yang wajib melakukan pembayaran PPH 21? Beberapa orang yang wajib melakukan pembayaran NPWP beserta cara perhitungannya ini dapat anda simak berikut ini yaitu :

a. TKI dengan gaji diatas 2 juta
TKI atau Tenaga Kerja Indonesia yang melakukan pekerjaan di luar negeri biasanya menjadi sumber pendapatan bagi negara. Hal ini dikarenakan mereka termasuk dalam pembiayaan PPH yang akan masuk langsung pada kas negara melalui bendaharawan.

b. Karyawan dengan gaji diatas 2 juta
Patokan angka 2 juta dilakukan sebagai kategori pengelompokkan orang dengan gaji yang besar. Bagi anda yang saat ini memiliki gaji diatas 2 juta maka anda akan diharuskan untuk membayar pajak penghasilan (PPH 21) sebesar 1,5% tiap bulannya dari gaji bersih anda.

Free Ebook

Dapatkan Lima Buku Dahsyat tentang Karir, Strategi Bisnis, Motivasi dan Financial Freedom secara GRATIS!