Masa Depan Arah Perpajakan Nasional

Pajak adalah sebuah kegiatan di mana rakyat melakukan pembayaran yang bersifat iuran kepada pemerintah, pajak mempunyai sifat paksa karena mempunyai dasar hukum yang tertulis di UU. Selain itu balas jasa atas pembayaran pajak sendiri tidak dapat peroleh secara langsung. Nantinya uang kas negara yang berasal dari pajak ini digunakan untuk kesejahteraan rakyat secara umum.

Pungutan pajak sendiri mempunyai dasar yang tertulis di hak dan kewajiban pajak warga negara Indonesia.

Proses tentang perpajakan ini sendiri berada di bawah pengawasan pemerintah selaku penyelenggara, badan pemerintahan di Indonesia yang ditunjuk mengatur perpajakan adalah Direktorat Jenderal Pajak yang diawasi oleh menteri keuangan Indonesia.

Lembaga ini bertugas segala sesuatunya tentang perpajakan di Indonesia, dari merumuskan, melaksanakan kebijakan, dan standarisasi teknis perpajakan di Indonesia.

Sebagai lembaga pajak di Indonesia Lembaga ini mempunyai tanggung jawab besar untuk mengatur uang rakyat yang nantinya di berikan kepada negara untuk menjadi salah satu sumber pendapatan negara.

Jika kita melihat jauh ke belakang perpajakan sendiri sebetulnya sudah ada saat pada masa zaman kerajaan-kerajaan di bumi nusantara ini. istilah dahulu yang orang gunakan adalah upeti yang mempunyai makna yang sama dengan pajak saat ini.

Upeti adalah sebuah tindakan di mana rakyat memberikan sebagian uang atau harta benda mereka kepada raja mereka. Kemudian raja yang baik akan menggunakan upeti ini untuk keperluan rakyat-rakyatnya contohnya membuat jembatan, rumah beribadah dan lain lainnya.

Namun bagi raja jahat akan menggunakan upeti ini untuk keperluannya sendiri yang sering kita anggap dengan korupsi di zaman sekarang. Hal ini mirip sekali dengan pajak namun pajak sekarang berbeda karena mengalami perubahan-perubahan di dalamnya agar lebih menguntungkan rakyat tidak penguasa.

Di zaman pra Indonesia merdeka yang masih di jajah oleh Belanda dan Jepang, perpajakan di Indoneis berada di bawah perintah kekuasaan mereka. Pada masa pemerintahan Belanda badan perpajakan di bawah Departemen Van Financien , kemudian di zaman pemerintahan kolonial Jepang Departemen Van Financien diubah menjadi Zaimubu. Setelah Indonesia merdeka semua badan pajak berada di pengawasan Direktur iuran negara.

Dari tahun ke tahun lembaga perpajakan mengalami berbagai perubahan secara bertahap hal ini tentu bertujuan untuk memberikan pelayan kepada masyarakat lebih baik lagi. Terutama dalam pengolahan administrasi lembaga pajak ini harus dapat selalu berkembang ke arah yang baik.

Reformasi perpajakan ini sangat diapresiasi masyarakat karena dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang lebih baik.

Perubahan perpajakan modern harus bersama dengan berbagai perubahan aspek di dalamnya. Contohnya seperti sistem, peraturan, struktur organisasi dan tentu yang terpenting di bantu dengan sumber daya manusia yang benar-benar menguasai dan dapat dipercaya, menjadi masalah yang sensitif jika membicarakan SDM yang akan masuk ke dalam lembaga keuangan pemerintahan. Menjadi tempat yang sangat sensitif bekerja di tempat ini.

Oleh karena itu pemerintah tidak hanya memasukkan pekerja yang hanya pintar secara ilmu saja di dalam lembaga ini, tapi juga harus mempunyai niat tulus untuk bekerja bersama negara untuk memajukan negeri tidak untuk memanfaatkan jabatan untuk mengeruk harta rakyat yang bukan miliknya.

Adapun perubahan peraturan perpajakan dari tahun ke tahun berikutnya. Hal ini adalah upaya lembaga pajak di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Warga negara pun harus menaati peraturan-peraturan baru tersebut. Berikut adalah alasan mengapa peraturan-peraturan pajak di perbarui tiap tahunnya:

1. Efisien
Mempunyai tujuan agar masyarakat dapat mengurusi segala sesuatunya tentang perpajakan secara mobile tanpa harus datang ke kantor pajak, sekarang ini lembaga pajak secara bertahap mengembangkan informasi perpajakan dan segala sesuatunya tentang pajak dapat dilakukan secara online oleh masyarakat. Dengan ini warga akan dipermudah oleh sistem pembayaran pajak tentunya.

Berikut adalah LinkOfficial kantor pajak Indonesia Pajak.go id . Warga harus mengikuti arus perkembangan yang ada agar pengurusan pajak menjadi lebih baik dan baik lagi.

2. Update data
Masalah lainnya yang lain muncul adalah masyarakat yang mendaftar harus selalu mendaftarkan semua barang kekayaannya agar dapat menggunakan fasilitas negara dengan aman contohnya kendaraan bermotor.

Setiap warga yang memiliki barang ini harus segera melapor dan membayar iuran pajak yang sudah di tentukan, karena kita harus ingat iuran pajak mempunyai landasan hukum dengan kasus seperti ini, polisi dapat menyita kendaraan karena belum membayar pajak. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan para peserta wajib pajak yang adil tidak melihat si miskin dan si kaya.

7 Ilmu Powerful yang akan Mengubah Nasib dan Masa Depan Anda. JANGAN DI-KLIK, jika Anda sudah Merasa Sukses.

Free Ebook

Dapatkan Lima Buku Dahsyat tentang Karir, Strategi Bisnis, Motivasi dan Financial Freedom secara GRATIS!