Pengertian Kunci tentang PPH Badan

PPH badan merupakan istilah khusus yang dijalankan oleh perusahaan untuk memberikan sebagian keuntungan perusahan pada negara. Semakin besar bisnis perusahaan yang dijalankan biasanya juga membuat nilai PPH perusahaan yang seharusnya dibayarkan juga semakin besar.

Inilah bentuk kesadaran diri bagi perusahaan yang menggunakan sebagaian sumber daya alam mapun komoditi berupa sarana prasaran yang ada di suatu negara.

Penarikan pajak pertambahan nilai badan ini semata – mata dijalankan juga untuk memperhitungkan kelancaran bidang pembiayaan yang diolah oleh negara untuk perusahaan itu sendiri maupun berbagai lapisan masyarakat lainnya.

Segala informasi mengenai PPH badan ini sudah diatur secara rinci dalam perundang – undangan negara sehingga proses penarikan pajak ini terbilang wajib bagi perusahaan yang melakukan aktivitas produksi di Indonesia.

Informasi mengenai pajak pertambahan nilai badan ini dapat anda temukan dalam pasal 22 KUHP Indonesia. Nah, untuk mengetahui uraian pasal tersebut beserta dengan pihak – pihak yang terkait untuk menjalankan pajak pertambahan nilai badan ini semua bisa dilihat dalam ulasan artikel pekan ini.

Pihak – Pihak Pemungut PPN Badan
Pemungutan pajak pertambahan nilai yang dibayarkan oleh beberapa perusahaan produksi dilakukan oleh beberapa petugas yang berwenang. Kalangan petugas yang memiliki kewajiban dan wewenang untuk melakukan pemungutan biaya pajak pertambahan nilai perusahaan ini sudah diatur langsung dalam pasal 22 KUHP negara. Berikut ini adalah beberapa petugas tersebut yaitu :

1. Bendahara Pemeritah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Petugas pemungutan pajak pertambahan nilai badan yang ada di daerah seperti pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, instansi atau lembaga sampai dengan lembaga lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang digunakan selama proses kinerjanya, semua diatur pajaknya menurut bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA.

Inilah pembagian wewenang pemungutan pajak yang sudah diatur seluruh dalam pasal 22 KUHP negara Indonesia.

2. Bendahara Pengeluaran
Disamping petugas urusan pemungutan pajak yang ada di daerah – daerah menurut batasaan wilayah administratif diatas, juga ada seorang petugas yang langsung melakukan pemungutan pajak menurut mekanisme persediaan uang didalam perusahaan. Petugas yang berwenang melakukan hal ini dinamakan dengan bendahara pengeluaran.

3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / pejabat yang didelegasikan
Pemungutan pajak yang ketiga biasa dilakukan oleh petugas kuasa pengguna anggaran atau seseorang pejabat yang didelegasikan. Petugas yang ketiga ini memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh pihak ketiga dengan metode pembayaran langsung (LS).

Cara Pemungutan Pajak pertambahan nilai Badan (PPH Badan)
Upaya pemungutan pajak tidak bisa dilaksanakan dengan langsung tanpa adanya metode yang jelas. Kejelasan mengenai metode pelaksanaan pemungutan pajak perusahan ini diatur dalam pasal 22 KUHP pajak yang didalamnya memberikan penjelasan seperti berikut ini :

Pembayaran pajak pertambahan nilai badan harus melalui bendaharawan.

Sebelumnya seseorang yang dikenakan wajib pajak atau rekanan melakukan pengisian SSP terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Jika rekanan tidak memiliki nomer wajib pajak (NPWP) maka rekanan diharuskan untuk melakukan SSP dengan angka 0, kecuali untuk 3 digit kolom yang menggunakan kode KPP. Setelah semuanya sudah diselesaikan oleh rekanan, maka seorang rekanan diharuskan untuk melakukan pembayaran biaya pajak pada Bank Persepsi atau kantor pos dengan tanda tangan seorang bendahara.

Inilah informasi mengenai PPH Badan (Pajak pertambahan nilai Badan), semoga bermanfaat bagi anda!

Free Ebook

Dapatkan Lima Buku Dahsyat tentang Karir, Strategi Bisnis, Motivasi dan Financial Freedom secara GRATIS!