Prinsip Manajemen Perpajakan yang Ideal dan Penting

Sebelum masuk lebih dalam manajemen pajak, tentu kita harus mengerti dulu apa itu pajak? Kita lebih terlebih dahulu kembali jauh ke masa yang lalu saat sistem pemerintahan Indonesia belum seperti ini.

Kembali ke zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia tentu banyak orang mengenal dengan istilah upeti, Upeti adalah sebuah kegiatan para rakyat yang memberikan barang berharganya kepada raja, dapat berupa uang, atau berbagai barang yang sudah ditentukan.

Pada zaman dahulu upeti ada yang paksaan atau tidak. Bagi raja yang baik, upeti tersebut digunakan oleh raja untuk keperluan rakyat-rakyatnya secara umum, raja akan mengelola uang dan barang tersebut untuk rakyatnya secara umum agar tercapai kesejahteraan secara umum contohnya raja membangun jembatan atau bangunan beribadah untuk rakyatnya dengan uang upeti tersebut.

Tapi ada beberapa raja yang menggunakan upeti tersebut untuk dijadikan hartanya sendiri mirip dengan keadaan sekarang yang lebih dikenal dengan nama korupsi. Pajak memiliki kemiripan dengan upeti di masa lalu tersebut, namun tentu ada perbedaan di dalamnya.

Memahami kondisi keuangan suatu kerjaan pada masa lalu secara garis besar jadi mengerti apa yang di maksud dengan pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah yang nantinya menjadi kas negara, iuran ini bersifat memaksa, iuran pajak berlandaskan undang-undang dasar negara yang membuat semua warga yang tinggal di suatu negara tersebut wajib untuk mengikuti undang-undang tersebut, kas negara ini tidak dapat di balas jasa secara langsung, nantinya kas negara ini dikembalikan ke rakyat secara umum agar tercapai kesejahteraan umum di suatu negara.

Membuat berbeda dengan upeti, pajak memiliki dasar hukum karena tercantum di aturan undang-undang, dan rakyat dapat memantau dan menilai penggunaan kas negara yang berasalah dari iuran pajak mereka. berbeda dengan raja yang dapat bertindak semua mereka.

Manajemen perpajakan sendiri harus memilik dasar yang tidak memberatkan rakyat. Berikut adalah beberapa prinsip manajemen perpajakan yang pro rakyat:

1. Pungutan pajak harus bersifat adil
Secara kondisi sebetulnya pungutan pajak sulit ditentukan berapa nominal oleh pemerintah bila nominal yang ditentukan terlalu tinggi tentu akan membuat rakyat yang taraf ekonominya rendah akan keberatan dengan nominal tersebut.

Namun jika iuran pajak mempunyai nominal sedikit negara akan susah berkembang. Oleh sebab itu pemerintah membagi peraturan pajak agar tidak memberatkan si miskin dan tidak menguntungkan si kaya. Peraturan ini contohnya seperti pajak kendaraan dan pajak tanah dan bangunan.

Berbagai jenis tersebut mempunyai nominal yang berbeda sesuai dengan harga barang/properti tersebut.

Hal tersebut menjadi dasar peraturan yang terdapat di hak dan kewajiban masyarakat terhadap pajak. Selain itu pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada warga negara yang tidak menaati peraturan tersebut. Hal ini di mempunyai tujuan agar terciptanya pengaturan perpajakan di suatu negara dengan baik.

2. Pengaturan pajak mempunyai dasar tertulis yang mengikat
Di Indonesia peraturan pajak tertulis di UUD 45 pasal 23 yang berbunyi demikian : “pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Dengan adanya UU tentang pajak ini maka warga negara harus menaati peraturan ini karena menjadi sebuah dasar negara yang harus dijalani semua warganya. Namun yang perlu di perhatikan, negara harus menjamin kelancaran proses perpajakan tersebut.

Setelah itu menjamin hukum bagi para wajib pajak yang diperlakukan secara tidak umum.

Namun bagi para non warga negara yang meninggali daerah tersebut juga harus menaati peraturan yang berlaku,contohnya para pengusaha asing yang melakukan bisnis di Indonesia harus menaati peraturan pajak di Indonesia kalau tidak dapat menjadi sebut tindakan kriminal jika mengacuhkannya.

3. Tidak mengganggu perekonomian
Proses perpajakan harus tidak mengganggu para wajib pajak. Jangan sampai pajak ini merugikan para rakyat yang akan menghambat perekonomian suatu bangsa.

4. Sistem pungutan pajak harus sederhana
Sistem pungutan pajak harus bersifat transparan kepada masyarakat agar tidak terjadi penipuan. Dan proses pungutan pajak ini tidak perlu berbelit-belit cukup sederhana dan mudah contohnya tidak perlu hingga mencari tanda tangan para pejabat daerah yang berlaku.

7 Ilmu Powerful yang akan Mengubah Nasib dan Masa Depan Anda. JANGAN DI-KLIK, jika Anda sudah Merasa Sukses.

Free Ebook

Dapatkan Lima Buku Dahsyat tentang Karir, Strategi Bisnis, Motivasi dan Financial Freedom secara GRATIS!